Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta dengan menggunakan model implementasi kebijakan Charles O Jones serta menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan implementasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan tahapan implementasi yaitu tahap interpretasi dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada perusahaan dan penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan unit-unit pelaksana, sumberdaya serta metode yang dilakukan dalam mendukung implementasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Tahap aplikasi dilakukan dengan kegiatan berupa pelayanan antar kerja, pelatihan kerja yang inklusif, dan penyediaan informasi lowongan kerja melalui instagram Disnaker Surakarta. Adapun faktor yang mendorong dan menghambat dalam implementasi yaitu, pada tahap interpretasi, disposisi menjadi faktor pendorongg karena dimana sikap pelaksana mendukung implementasi. Komunikasi menjadi penghambat implementasi, karena komunikasi berbentuk sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan namun belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, sumberdaya menjadi faktor penghambat karena sosialisasi tidak dapat berjalan karena keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran. Struktur birokrasi menjadi penghambat karena belum ada ULD Ketenagakerjaan sehingga sosialisasi tidak berjalan. Pada tahap pengorganisasian, disposisi menjadi faktor pendorong, sementara faktor penghambatnya yaitu sumberdaya manusia dan anggaran yang terbatas. Pada tahap aplikasi, disposisi menjadi pendorong karena implementor sudah melaksanakan semua kegiatan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, sumber daya berupa anggaran dan SDM serta struktur birokrasi juga menjadi faktor penghambat implementasi.