Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aspek  hukum  tata  kelola  minyak dan gas bumi  (migas)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi dan implikasinya terhadap  konsep welfare state di Indonesia. Aspek  hukum  yang dimaksud  adalah  berdasarkan  hukum  ekonomi  kebijakan  publik (Pasal   33  Undang-Undang  Dasar  1945)  dan  hukum  persaingan   usaha  (Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat).
Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  doktrinal  bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan  yang digunakan  adalah pendekatan  undang-undang, pendekatan historis  dan pendekatan  konseptual.  Jenis  data  yang digunakan  yaitu  data  sekunder yang mencakup  bahan hukum  primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis menggunakan metode deduktif.   Penelitian    ini   mengkaji   aspek   hukum   tata   kelola   migas   yang   ada (berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 200 1  tentang Minyak dan Gas Bumi) dengan apa yang seharusnya  terjadi  dan implikasainya terhadap  konsep welfare  state di Indonesia.  Sehingga pada akhirnya menghasilkan argumentasi dalam menjawab  isu hukum tata kelola migas dan implikasinya terhadap konsep welfare state serta menghasilkan  konsep  konsep baru dalam tata kelola migas dan konsep welfare state di Indonesia. Berdasarkan   hasil  penelitian   dapat   disimpulkan   bahwa   terjadi  perubahan
fundamental  dalam  tata kelola  migas  di Indonesia  setelah  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2001  dari monopoli  yang terintegrasi  menjadi  unbundled dan  berdasarkan   pada  persaingan  usaha  yang sehat,  wajar  dan  transparan.   Arah kebijakan    ini   tidak    bertentangan    dengan    hukum    kebijakan   ekonomi    publik berdasarkan  Pasal  33 Undang-Undang Dasar  1945. Namun,  implementasi tata kelola migas   berdasarkan    Undang-Undang  No.   22   Tahun   200 I    menuntut   peran   dari Undang-Undang  No.  5   Tahun   1999.  Arah  kebijakan   tata  kelola  migas  menurut Undang-Undang  No.  22  Tahun  2001  pada  akhimya   dianggap  terlalu   liberal  dan sebaiknya  tata  kelola  migas  dikembalikan   berdasarkan   Undang-Undang  Nomor   8 Tahun   1971   tentang   Perusahaan   Pertambangan  Minyak   dan  Gas  Bumi  Negara (Pertamina).

Kata  Kunci : Tata  Ketola  Migas,  Kebijakan  Ekonomi  Publik,  Persaingan  Usaha, Welfare State