Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BLT Dana Desa di Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali dan (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program BLT Dana Desa di Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa dan perangkat desa di Desa Kembang. Teknik pengambilan sampel untuk KPM yaitu sampel jenuh, sedangkan untuk perangkat desa menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interpretasi citra, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan analisis interaktif model Miles and Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persebaran jumlah KPM BLT Dana Desa di Desa Kembang yang paling banyak berada di RW 09 dengan 15,79% atau 6 KPM yang mendapatkan program BLT Dana Desa. RW 01, 03, 04, 06 dan 08 menjadi RW dengan jumlah KPM penerima BLT Dana Desa paling sedikit dengan jumlah persentase sama yaitu 7,89% dengan 3 KPM dari total seluruh KPM BLT Dana Desa adalah 38 keluarga. Sebaran jenis kelamin mayoritas kepala keluarga keseluruhan adalah laki-laki dan bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Mayoritas kepala keluarga yang menerima bantuan adalah masuk kriteria berupa rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia yaitu sebanyak 18 keluarga, kemudian dengan kriteria mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis sebanyak 20 keluarga. (2) Faktor pendukung dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Kembang yaitu dari aspek komunikasi terkait konsistensi program yang sudah dijalankan, dari aspek sumber daya terkait sumber daya manusia (SDM), anggaran, peralatan, informasi dan kewenangan yang telah sesuai dengan tupoksi yang ada, dari aspek disposisi terkait pengangkatan pelaksana dan insentif yang diberikan, serta dari aspek struktur birokrasi terkait SOP dan fragmentasi atau adanya hubungan komunikasi yang baik dengan instansi atau lembaga terkait. Adapun faktor penghambatnya yaitu dari aspek komunikasi dimana belum adanya sosialisasi untuk KPM membuat keterbukaan dan kejelasan program BLT Dana Desa belum tersampaikan dengan baik.