Diskriminasi berbasis gender yang terjadi pada perempuan masih menjadi isu yang marak di Indonesia, salah satunya di lingkungan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan angka kekerasan seksual tertinggi. Dibutuhkan pihak selain pemerintah untuk dapat menjangkau isu melalui pendekatan-pendekatan khusus, salah satunya melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada penelitian ini, penulis memilih Girl Up sebagai LSM yang menjadi objek penelitian. Girl Up merupakan gerakan global pemberdayaan pemimpin perempuan muda diinisiasikan oleh United Nations Foundation (UNF) di bawah naungan United Nations (UN) yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak yang sama untuk setiap perempuan dari semua latar belakang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim internasional untuk menganalisis peran Girl Up dalam membantu mendukung program dan badan UN yang berfokus pada perempuan. Spesifiknya, penelitian ini berfokus pada peran dan cara Girl Up sebagai LSM yang mendukung mewujudkan visi rezim internasional UN dalam upaya penanganan diskriminasi berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses penurunan, adopsi, dan interpretasi isu tersebut dari Girl Up global oleh klub Girl Up yang tersebar di perguruan tinggi Indonesia untuk diimplementasikan di lingkungannya masing-masing. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui metode studi kepustakaan pada Girl Up SEA, Girl Up UNS, Girl Up Unpad, Girl Up Unair, Girl Up UGM, dan Girl Up Diponegoro. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Girl Up dapat diklasifikasikan sebagai LSM berdasarkan karakteristik organisasi yang nirlaba, nonpartisan, berbasis sukarela, dan berpihak kepada kepentingan lingkungan dan sosial. Pada upaya penanganan diskriminasi berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi, pergerakan klub-klub Girl Up di perguruan tinggi memiliki pola yang sama, yaitu berakar dari urgensi menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari diskriminasi, serta program-program yang dilakukan berfokus pada edukasi, peningkatan kesadaran, dan advokasi.