Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengevaluasi prinsip keadilan dalam aturan dan pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan (2) aturan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya memenuhi prinsip keadilan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan Tesis ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan/atau membuat solusi dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap fakta hukum yang terkait dengan penelitian ini serta dianalisis menggunakan cara silogisme deduktif dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aturan konsinyasi bertentangan dengan salah satu nilai dari 8 (delapan) prinsip legalitas Lon Fuller “diantara sesama peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain”. Namun, aturan konsinyasi yang berkohorensi terhadap pencabutan hak atas tanah menjadikan hal tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan hak dalam pengadaan tanah. Sedangkan, pelaksanaan konsinyasi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hal pemilik tanah tidak menyetujui besaran uang ganti kerugian. Ketidaksepakatan ini menjadikan Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menitipkan secara sepihak uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang menjadikan para pemegang hak atas tanah tidak mempunyai kebebasan untuk menyuarakan mengenai nilai ganti kerugian dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima besarnya ganti kerugian. (2) Aturan konsinyasi seharusnya tidak mengakibatkan adanya pencabutan hak atas tanah. Tanah seharusnya diberikan secara sukarela oleh pemilik tanah dengan penggantian yang layak. Dalam hal konsinyasi pengadaan tanah, otomatis tidak ada unsur sukarela didalamnya karena tanah diambil secara paksa melalui pencabutan hak atas tanah. Aturan konsinyasi yang disalahgunakan oleh pemerintah untuk menetapkan jumlah ganti rugi secara sepihak tentu menimbulkan ketidakadilan bagi dan para pemegang hak atas tanah. Padahal ganti kerugian merupakan unsur yang penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dimana ganti rugi merupakan unsur yang menjaga keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan individu.