Nunung Dian Wahyuningsih, E0016317, PENGATURAN PASAL PERZINAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
Perzinahan merupakan suatu hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maraknya perbuatan zina di masyarakat yang mencakup para remaja dan orang dewasa mengharuskan perlu adanya tindakan tegas untuk mengatasi problematika zina. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 411 KUHP suatu perbuatan zina disebut sebagai delik hukum apabila adanya pengaduan terlebih dahulu ini berdasarkan ayat (1) sampai ayat (4).   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pada perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dengan metode silogisme. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, adanya pembaharuan pengaturan perzinahan ini memberikan perluasan makna zina dari ketentuan yang sebelumnya. Delik zina dalam Pasal 411-413 yang bersifat delik aduan absolut memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan zina serta berdampak pelaksanaan hukum perzinahan bagi penegak hukum. Sedangkan dalam hukum Islam secara tegas menegaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan tercela yang memiliki sifat destruktif atau merusak yang dapat dikenakan sanksi hudud yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam  Islam ketentuan perzinahan merupakan hak prerogative Allah, sehingga Allah sendiri yang yang menetapkan hukumnya dan tidak ada satupun yang dapat mengubah ataupun mengganti ketentuan hukum tersebut.