Soeleman Djaiz Baranyanan, T. 311808014, Model Kekuatan Eksekutorial Guna Membangun Sistem Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Penegakan hukum di Indonesia memerlukan kepatuhan dari seluruh pelaku pemerintahan, termasuk pejabat pemerintah daerah, untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tata cara pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal putusan peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan tindakan faktual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pejabat pemerintah daerah terhadap pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara pada era otonomi daerah. Dengan mengambil beberapa putusan pengadilan tata usaha negara diantaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bengkulu dan Ambon. Disertasi:  Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51 tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengenai beberapa problematika yang dihadapi berkaitan dengan kendala dan permasalahan hukum lainnya serta memberikan beberapa model kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada saat ini dalam kerangka otonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum Nasional. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk menghasilkan data penelitian deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil dan model bahwa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara mengalami banyak sekali problematika dalam penerapan eksekusi peradilan tata usaha negara. Mekanisme pelaksanaan putusan merupakan sarana penting dalam menyelesaikan atau mengakhiri sengketa tata usaha negara pada konteks ini perlu dikaji penegakan hukumnya sesuai dengan kerangka otonomi dan sebab-sebab lain yang mungkin menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan putusan lembaga peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan tata usaha negara. Namun terdapat beberapa problem yang menjadi temuan di beberapa daerah yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terutama terhadap mekanisme penerapan sanksi atas pejabat tata usaha negara di daerah yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara secara sukarela serta memberikan beberapa model kekuatan eksekutorial guna penegakan dan pembentukan hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Melakukan beberapa perubahan dan penguatan sistem peraturan perundang-undangan terkait beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan dasar pijakan hukum dan dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam rangka untuk menegakkan kepatuhan pejabat pemerintah daerah terhadap pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara pada era otonomi daerah kedepannya.

Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang kurang begitu efektif dalam beberapa pelaksanaannya dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan mengatur tentang tata cara pelaksanaan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif. Yang membuat majelis hakim masih bingung untuk menetapkan besaran uang paksa dan sanksi administratif kepada tergugat.  Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan pejabat pemerintah daerah melalui penegakan hukum dan pembentukan sistem pengawasan yang efektif. Hal ini penting untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sehingga diperlukan beberapa model kekuatan eksekutorial pelaksanaan putusan peradilan dengan mengaitkan beberapa aturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hal ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan memberikan contoh kesadaran hukum beberapa pejabat pemerintah daerah yang baik bagi masyarakat Indonesia.