Rahma Pangestuti. 2023. E0016348. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALIL KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (ENVIRONMENTAL DAMAGES) SEBAGAI DASAR PEMENUHAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalil kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian diketahui bahwa kerusakan sebagai dasar pemenuhan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaktub dalam unsur “memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, kesempatan”, “kerugian keuangan negara” menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum kerusakan lingkungan. Serta memperhatikan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim mengadili perkara kerusakan lingkungan sebagai unsur kerugian keuangan negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 didasarkan pada pendapat ahli melalui audit lingkungan dengan cara menghitung kerusakan tanah, lingkungan, dan biaya pemulihan akibat tindakan eksplorasi dan produksi yang dilakukan oleh PT AHB atau PT BI. Dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi doktriner. Perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bahwa kerugian negara dapat dideteksi melalui penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse).