Zalma Afika Nandapratiwi.S352002018. PERAN NOTARIS TERHADAP
PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM MASA PERKAWINAN.Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.Tesis.2023.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami akibat hukum perjanjian pemisahan harta perkawinan campuran dalam masa perkawinan serta peran Notaris dalam pembuatan akta pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doctrinal. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin/selama dalam ikatan perkawinan maka mengenai status harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan status harta bersama menjadi terpisah jika dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dan harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing- masing pihak. akibat perjanjian perlawinan campuran terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA. Peranan Notaris dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 terdapat 2 (dua) peran Notaris yaitu pertama, Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian menuangkan kehendak para pihak dalam perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendakinya sebagaimana kewenangan Notaris pada Pasal 15 (1) UU 2 Tahun 2014