Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur perbuatan melanggar hukum atas kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Direktorat Jendral
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan dasar pada Pasal 1365 KUHPerdata dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada sejumlah besar masyarakat.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kebocoran data karena kelalaian sehingga menyebabkan kerugian bagi korban dapat dikatakan menjadi perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di Pasal 1365 KUHPerdata. Hal itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pengendali data pribadi karena gagal dalam menjaga keamanan data pribadi yang diprosesnya. Adanya perbuatan melanggar hukum menyebabkan kewajiban bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pengendali data wajib memberikan tanggungjawab
secara materiil dengan mengganti kerugian atas kebocoran data pribadi yang berkemungkinan disalahgunakan dan secara immateriil dengan bertanggungjawab memberikan rasa aman dengan mengembalikan kepercayaan publik melalui Tindakan-tindakan pencegahan, peningkatan kualitas keamanan, dan memberikan hukuman berat bagi pelaku pencurian data maupun yang menyalahgunakan data pribadi untuk tindak kejahatan.