Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah BPS dituntut dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan demi terwujudnya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Target utama dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan juga penguatan kapasitas pengelolaan kinerja. Tetapi berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 Capaian kinerja BPS mengalami penurunan sehingga diperlukan upaya dalam banyak hal untuk memperbaikinya. Selain itu untuk mendukung belanja berkualitas, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, serta untuk menetapan derajat kewajaran maka dilakukan reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Anggaran (IKPA). Reformulasi ini dilakukan karena adanya tantangan yang besar dalam mengelola APBN. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti pentingnya penggunaan informasi kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi. Karena tujuan akhir sebenarnya bukanlah penggunaan informasi kinerja itu sendiri melainkan peningkatan kinerja dari organisasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia, dengan populasi sebanyak 517 satuan kerja yang diwakili oleh salah satu pengelola anggaran menggunakan metode probability sampling dengan proportional area random sampling. Jumlah sampel yang didapatkan adalah sebanyak 226 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil analisis menunjukan bahwa variabel Dukungan Organisasi secara positif dan signifikan mempengaruhi Kinerja Organisasi. Sedangkan variabel Penggunaan Informasi Kinerja memediasi hubungan antara Kecukupan Desain Sistem Informasi, Institusional Pengukuran Kinerja, dan Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Organisasi.