Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada pada kantor DPMPTSP Kota Madiun sudah sesuai dengan dengan 3 tahapan yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan selain itu, juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada yaitu secara pengadaan langsung maupun secara elektronik menggunakan metode e-purchasing sudah berjalan dengan baik. Namun masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efektif, efiesien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Kendala yang muncul pada saat pengadaan barang dan jasa yaitu sumber daya manusia yang susah/belum bisa memakai aplikasi, pembatasan barang tingkat komponen dalam negeri, kurangnya implementasi transaksi non tunai pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kurangnya penerapan pajak pertambahan nilai pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dana kas yang belum siap sehingga menghambat relisasi pengadaan barang dan jasa.