Ketersediaan ruang publik yang ramah anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dalam Kota Layak Anak. Kota Surakarta merupakan kota yang mendapatkan penghargaan sebagai pelaksana terbaik penyelenggara program dalam rangka mewujudkan KLA. Ruang publik bagi anak menjadi salah satu icon Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak yang dibuktikan dengan dibangunnya beberapa ruang publik bagi anak seperti Taman Anak Cerdas dan fasilitas bermain bagi anak di beberapa taman kota. Pembangunan ruang publik bagi anak idealnya dirancang berdasarkan aspirasi dari anak karena itu partisipasi anak menjadi hal yang sangat penting. Melalui Forum Anak, Pemerintah Surakarta telah melibatkan partisipasi anak dalam perencanaan maupun pemanfaatan ruang publik bagi anak. Dalam penyediaan ruang publik bagi anak, Pemerintah Kota Surakarta menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan juga perusahaan melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini hendak mengetahui sejauh mana tata kelola kolaborasi (Collaborative Governance) antara Pemerintah Kota Surakarta, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dalam melibatkan partisipasi anak dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang publik ramah anak. Kolaborasi berbasis integrasi kapasitas dan sumber daya lintas stakeholders (Collaborative Governance) menjadi sangat penting karena faktor yang mempengaruhi partisipasi anak dalam pembangunan tidak hanya bersumber dari aspek-aspek internal seperti kapasitas anak tapi juga dukungan dari lingkungan dan aktor-aktor di kelembagaan governance yang meliputi tiga kelembagaan utama yaitu lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis bentuk dan level partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak serta mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhinya; (2) Menganalisis peran dan kolaborasi antar stakeholder (pemerintah, masyarakat dan bisnis) dalam pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak; dan (3) Merumuskan strategi dan model pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak berbasis Collaborative Governance. Jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan strategi studi kasus. Teknik pemilihan sumber data menggunakan purposive sampling dan koleksi data dengan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terbatas. Analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan analisis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Identifikasi peran stakeholder menggunakan analisis stakeholder dari Freeman (1984) dan Bryson (2004). Validitas data menggunakan tehnik triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber perolehan data.

Hasil penelitian menyimpulkan ruang publik bagi anak beraktivitas di Kota Surakarta belum dapat memenuhi prinsip- prinsip pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan UNICEF yaitu : 1) gratis, 2) non diskriminasi, 3) kepentingan terbaik untuk anak, 4) partisipasi anak, 5) aman dan selamat, 6) nyaman, 7) kreatif dan inovatif, dan 8) sehat. Prinsip yang belum dipenuhi dari ruang publik untuk anak di Kota Surakarta adalah prinsip non diskriminasi, partisipasi anak, aman dan selamat, dan sehat. Tidak semua ruang publik untuk anak dapat diakses anak difabel. Pengembangan Taman Cerdas belum melibatkan partisipasi semua forum anak, khususnya di tahap perencanaan. Ruang publik untuk anak juga belum menjadi tempat yang sehat, aman dan selamat bagi anak karena taman publik, taman cerdas, dan taman bermain di Kota Surakarta belum terbebas dari aktivitas orang merokok dan sampah produk rokok yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Peran ketiga aktor governance dalam pembangunan ruang publik ramah anak di Kota Surakarta masih bersifat parsial melalui ranah peran masing-masing. Partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan ruang publik ramah anak melalui keterlibatan dalam Musrenbang dikategorikan sebagai partisipasi non aktif pada level tokenism. Faktor penyebabnya adalah lemahnya kapasitas anak untuk memberikan usulan dan lingkungan sosial budaya yang memandang anak belum siap untuk dilibatkan dalam forum pengambilan keputusan publik. Partisipasi aktif Forum Anak ditemukan dalam keterlibatan Forum Anak Surakarta dalam pembangunan Monumen Konvensi Hak Anak (KHA) di Taman Jayawijaya dan pendirian Radio Konata dimana proses perencanaan, pendirian dan peresmiannya melibatkan Forum Anak sepenuhnya. Proses pemberdayaan dalam partisipasi Forum Anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak di Kota Surakarta dilakukan oleh ketiga aktor governance dalam bentuk pengembangan kapasitas infrastruktur (modal fisik), modal manusia dan budaya, dan modal sosial (jaringan). Inisiasi kolaborasi antar stakeholder governance sudah terbangun berupa semangat tanggung jawab sosial (social responsibility) di masing-masing actor. Meskipun telah tumbuh kesadaran tanggung jawab sosial di ketiga aktor governance namun belum terbangun sinergitas yang dapat menyatukan komitmen social responsibility tersebut dalam bentuk forum untuk pengambilan keputusan atau kebijakan bersama. Model collaborative governance dikembangkan sebagai acuan untuk mengembangkan sinergitas tanggung jawab sosial antar stakeholder dalam governance. Forum CSR menjadi medium untuk menyatukan kapasitas sumber daya di ketiga kelembagaan governance. Strategi yang dikembangkan adalah dengan : a) sinkronisasi persepsi dan komitmen tanggung jawab sosial dari ketiga aktor governance, b) menjalin kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan program dan kegiatan tanggung jawab sosial ketiga aktor governance sesuai dengan peran masing-masing aktor, c) mengfungsikan peran Forum CSR sebagai ruang komunikasi untuk penyamaan persepsi dan kepentingan, dan 4) sinergitas perencanaan program dan kegiatan untuk menyelaraskan program kerja ketiga aktor governance.