ABSTRAK

Nita Ariani Safitri, S302102004, “Analisis Perbedaan Perspektif Pertimbangan Hakim Dalam Tindakan Medis Dokter Pada Kondisi Kegawatdaruratan”
  Tesis :Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter pada kondisi kegawatdaruratan dalam tindakan medis melalui perspektif kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter dengan menganalisis perbedaan perspektif pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.1110/K/Pid.Sus/2012 dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif dikaji berdasarkan kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat yang dianggap pantas dan sesuai dengan sistem perundang-undangan hukum nasional. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terdapat perbedaan perspektif dalam pertimbangan hakim dalam penilaian kondisi kegawatdaruratan yang dikaitkan dengan Surat Ijin Praktik (SIP) dan Standar Pelayanan Medis (SPM); (2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter karena Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan mengenai kriteria kondisi kegawatdaruratan pada saat pasien datang ke rumah sakit yang dikaitkan dengan kepemilikan Surat Ijin Praktik (SIP) dan Standar Pelayanan Medis (SPM). Tindak pidana medis dianggap seperti tindak pidana biasa, sehingga seorang dokter dapat diancam secara pidana dalam melakukan tindakan medis terutama jika pasien sampai mengalami kecacatan atau meninggal dunia. Rekomendasi dari penulis adalah (1) Diperlukan tim penegak hukum (polisi,jaksa penuntut umum dan hakim) yang memahami terkait tindak pidana medis (hukum kedokteran); (2) Diperlukan adanya perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam proses peradilan dari organisasi profesi atau lembaga yang menaungi dokter; (3) Diperlukan keterlibatan Komite Medis dan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam menentukan kriteria kesalahan dokter yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.