Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana pelaksanaan pelayanan publik pada tahapan pemilu 2023 di Komis Pemilihan Umum dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dari permenpan RB No. 15 tahun 2014 yang terdiri dari sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor implementasi tahapan pemilu di KPU Kabupaten Ngawi menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai layanan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kab Ngawi dan tahapan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang dipilih secara puposive. Validitas data menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada layanan pemutakhiran data pemilih terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan sudah berjalan dengan memenuhi enam prinsip pelayanan, begitu juga pada faktor implementasi keempat faktor implementasi menjadi pendukung berjalannya tahapan ini.

Pada tahapan berikutnya yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPRD Ngawi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan sudah berjalan sesuai prinsip, begitu juga pada faktor implementasi keempat faktor implementasi menjadi pendukung berjalannya tahapan ini.

Pada layanan ketiga yaitu penerbitan surat keterangan terdaftar terdapat satu prinsip pelayanan yaitu sederhana disebabkan karena tidak adanya dokumen prosedur pelayanan dan dua faktor implementasi yang belum sepenuhnya mendukung yaitu faktor sumber daya karena tidak adanya dukungan keuangan dan faktor struktur birokrasi karena tidak adanya dokumen prosedur layanan.

Dari uraian diatas, Pelaksanaan pelayanan publik selain memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan supaya standar pelayanan dapat berjalan lebih baik.