Muhammad Rizqy Fajrian, 2023, E0019295, TINJAUAN YURIDIS PAILITNYA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES PERSERO AKIBAT KELALAIAN TERHADAP PERJANJIAN DAMAI, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

BUMN merupakan perusahaan milik negara tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kerugian, masalah keuangan, sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional bahkan sampai pailit sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepailitan BUMN PT. Merpati Nusantara Airlines sudah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu mengkaji putusan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines dan Putusan No. 5/Pdt.Sus-PailitPembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan PKPU pada tahun 2018 jumlah persetujuan yang dikumpulkan dalam hasil pemungutan suara juga tidak sepenuhnya memenuhi syarat PKPU pada Pasal 281 UU kepailitan. Selanjutnya, pada putusan kepailitan PT MNA sudah sesuai dengan syarat pada UU Kepailitan dan PKPU didasarkan oleh 2 Pasal, yakni Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2). BUMN persero merupakan badan hukum mandiri yang tunduk kepada UU PT. Karena berdasarkan kekayaan negara yang dipisahkan, modal dari negara menjadi milik Persero dan negara posisinya sama seperti pemegang saham lainnya. Sehingga jika terjadi kepailitan pada BUMN Persero maka mengikuti kepailitan seperti pada PT biasa yaitu dapat diajukan oleh siapa saja selain menteri keuangan, selama memenuhi syarat untuk dimohonkan pailit.