Pada tahun 2000 Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, namun hingga saat ini hasilnya belum signifikan jika dibandingkan negara-negara lain. Global GAP Indonesia sebesar 68,8% yang artinya baru 68,8% persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Guna mendorong pengarusutamaan gender pada pemerintah daerah, provinsi serta kementerian/ lembaga, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), berdasarkan pemenuhan tujuh prasyarat kunci pelaksanaan PUG. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan APE kategori mentor, dimana salah satu faktor yang berkontribusi dalam pencapaian APE Mentor KLHK yaitu berfungsinya kelembagaan PUG Bernama Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Tujuan penelitian sebagai best practice dalam pelaksanaan internalisasi PUG yang dilakukan oleh Pokja KLHK sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan internalisasi PUG yang sudah dilakukan oleh kelembagaan Pokja PUG agar lebih inovatif. Teori penelitian yang digunakan yaitu kelembagaan dan SRA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan Teknik Analisis Miles Huberman. Sumber data penelitian adalah studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Pokja PUG KLHK telah menginisiasi aturan yang berkaitan dengan internalisasi PUG yang telah terintegrasi pada setiap level di KLHK mulai dari Eselon I hingga di wilayah Provinsi yang diwakilkan oleh P3E maupun Unit Pelayanan Teknis, meskipun di Kesatuan Pengelolaan Hutan belum ada aturan yang menjadi dasar pelaksanaan PUG. Pokja PUG juga telah melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk menginternalisasi PUG di KLHK. Kedua, Pokja PUG juga telah berkolaborasi dengan stakeholder mulai dari Direktorat Jenderal yang ada di KLHK, Perguruan Tinggi di Indonesia, Kementerian lain di Indonesia, hingga lembaga-lembaga funding. Kegiatan kolaborasi dengan aktor biasanya dilakukan melalui internal Pokja PUG. Kementeriam, lembaga, NGO maupun stakeholder dan mitra KLHK yang memiliki ide terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender akan menghubungi secara internal pada Pokja PUG, kemudian membicarakan ide-ide apa yang dapat direalisasikan oleh Pokja PUG yang manfaatnya akan diterima oleh seluruh pegawai di KLHK baik pusat hingga tapak. Ketiga, Pokja PUG telah melaksnakan pelatihan-pelatihan serta bimbingan teknis yang diberikan pada pegawai KLHK sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan responsivitas gender, termasuk mengeluarkan regulasi tentang fasilitator PUG, gender focal point, dan gender champion yang harus dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal KLHK. Kesimpulan dari penelitian ini pertama, meski telah memiliki aturan PUG yang terintegrasi pada setiap level (Eselon I hingga wilayah kerja di Provinsi) namun unit pelayanan di tingkat tapak belum memiliki aturan pelaksanaan PUG, masih menginduk pada aturan lembaga yang berada di wilayah region dan pusat. Kedua, Pokja PUG aktif untuk melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Funding, maupun Kementerian lain meskipun perlu ada penyesuaian isu gender dari masing-masing mitra. Ketiga, Pokja PUG telah melakukan berbagai pelatihan terkait PUG baik secara internal pada seluruh pegawai KLHK maupun pada masyarakat di wilayah kerja KLHK yang berada di tingkat tapak.