Reformasi birokrasi masih menjadi fokus pemerintah dan masuk dalam lima prioritas kerja presiden tahun 2019–2024. Reformasi birokrasi bertujuan untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan dan inovasi salah satunya melakukan perubahan sistem penilaian kinerja pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dinamis dan berkelanjutan. Sistem penilaian kinerja yang terbaru mengatur bagaimana mendukung peningkatan kinerja dengan melakukan peningkatan intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai dengan on going feedback/ umpan balik berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan penilaian kinerja yang terdiri dari keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan interaktif pada motivasi untuk meningkatkan pegawai dengan leader member exchange dan jarak kekuasaan sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh PNS BPS di 39 satuan kerja seluruh Provinsi Jawa Timur dengan pengecualian pegawai eselon dua dan tiga berstatus kepala satuan kerja. Sampel mencakup 266 responden, diperoleh melalui metode area proportional random sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian kinerja yang meliputi dimensi keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan interaktif secara positif dan signifikan berpengaruh pada motivasi untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan sebagai pemoderasi, leader member exchange dan jarak kekuasaan menunjukkan hasil yang berbeda.