Pertumbuhan penduduk di Kota Malang yang meningkat diikuti oleh permintaan tempat tinggal sehingga memicu terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau dikenal dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lainnya atau berdampak negatif. Tidak hanya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat namun pola makan masyarakat dan kebutuhan konsumsi pangan beragam. Alih fungsi lahan di Kota Malang membuat lahan pertanian di sekitar menjadi berkurang dan terbatas. Keterbatasan lahan pertanian membuat kegiatan produksi pangan terganggu dan pasokan pangan lokal yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi program urban farming di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data-data diperoleh dari informasi para pelaku pelaksana program urban farming seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dari pihak pemerintah, TP PKK Kota Malang dan pegiat urban farming. Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen pemerintah terkait penyelenggaraan program urban farming. Kemudian data yang diperoleh meliputi pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa koordinasi dan komunikasi jaringan aktor kebijakan berperan penting dalam implementasi program urban farming di Kota Malang agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Para jaringan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program urban farming telah sosialisasi dan menggalakan program kepada Masyarakat. Partisipasi Masyarakat Kota Malang sangat aktif dalam kegiatan program urban farming namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan urban farming seperti fasilitas dan pola pikir masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan kolaborasi antar jaringan aktor kepentingan merupakan elemen penting dalam keberlanjutan program urban farming di Kota Malang