Perusahaan merupakan sekelompok orang yang memiliki suatu tujuan untuk menghasilkan laba. Perusahaan memiliki keterikatan dengan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah yang membutuhkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance yang memiliki 5 (lima) prinsip, yang salah satu prinsipnya merupakan pertanggungjawaban (Responsibility) merupakan asal muasal kegiatan Corporate Social Responsibility.

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum pelaksanaan Corporate Social Responsibility antara Indonesia dengan Belanda serta solusi atas permasalahan pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia menggunakan referensi dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Belanda.

            Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dengan sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya teknis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deduksi dengan metode silogisme. Penulis melakukan penelitian terhadap peraturan hukum mengenai perbandingan pelaksanaan Corporate Social Responsibility antara Indonesia dengan Belanda.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia bersifat Wajib (Mandatory) namun di Belanda bersifat Sukarela (Voluntary), Belanda sudah memiliki lembaga independen terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility namun Indonesia belum memilikinya, Belanda tergabung ke dalam beberapa organisasi internasional yang salah satu fokusnya adalah pembangunan berkelanjutan, Indonesia memiliki sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility namun di Belanda tidak menerapkan sanksi. Indonesia masih meninggalkan beberapa permasalahan pelaksanaan Corporate Social Responsibility antara lain, inkonsistensi pemaknaan Corporate Social responsibility, konsep asas kepatutan dan asas kewajaran yang terlalu general, ketidakpastian hukum tentang pola alokasi dana Corporate Social Responsibility, ketidakjelasan sanksi yang mengikat terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility maka dari itu Indonesia dapat menggunakan referensi terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Belanda antara lain, pendirian lembaga independent yang berfokus pada fungsi pengawasan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Corporate Social Responsibility, masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Corporate Social Responsibility.