Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang. Kasus yang diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Yyk salah satu indikator belum optimal penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku hukum,  artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang  berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.

Penulis menemukan bahwa tidak optimalnya penegakan hukum tersebut dikarenakan norma pemidanaan korporasi belum ideal. Problematika yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sering diperhadapkan dengan sulitnya membuktikan unsur kesalahan korporasi, belum adanya harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana asal dengan pencucian uang, serta kondisi dilematik dalam pemidanaan terhadap korporasi. Hasil dari penelitian ini, penulis mengusulkan yakni unifikasi peraturan, reformulasi sanksi serta agar diadopsinya konsep Deferred Prosecution Aggrement dalam sistem pemidanaan korporasi di Indonesia.