ABSTRAK
Timor Leste akhirnya mendapatkan kesempatan untuk merdeka setelah
diberikan oleh B. J. Habibie yang mengambil keputusan berbeda setelah
pendahulunya Presiden Suharto. Proses kemerdekaan ini awalnya dilakukan di
tahun 1999 yang mana Administrasi Peralihan PBB di Timor-Timur atau dikenal
dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET )
mulai beroperasi pada 25 oktober 1999 serta mempunyai tujuan utama membawa
perdamaian ke Timor-Timur setelah dihancurkan oleh militant yang mendukung
Indonesia. Sesudah itu, Timor Leste menjadi nama resmi Negara di tahun 2002.
Hubungan ini semakin membaik dengan adanya kerja sama pertahanan pada pada
19 Agustus 2011 menurut Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 2015. Dari tahun
2019 sampai 2021, masih terdapat masalah keamanan kawasan perbatasan dan
Keamanan Nasional yang harus dihadapi oleh kedua Negara. Walaupun sudah ada
Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tetapi masalah ini masih terus muncul. Penelitian
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpula
data yaitu studi literatur. Penelitian ini memiliki tahapan yaitu pengumpulan data,
analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian,
hasil analisis menunjukkan upaya menjaga kawasan perbatasan oleh F-FDTL
adalah membantu UPF untuk koordinasi dalam Keamanan Nasional dan kawasan
perbatasan serta adanya kerja sama RI-RDTL yaitu dengan melakukan pertemuan
yang dilakukan Panglima TNI di tahun 2022, yaitu Jenderal Muhamad Andika
dengan Jenderal Falur Rate Laek Panglima F-FDTL dengan tujuan memperkuat
hubungan untuk mencegah transaksi ilegal di kawasan perbatasan darat Timor-
Leste dan Indonesia.