REKONSTRUKSI PERAN FUNGSI DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PROFESI DOKTER
Penulis Utama
:
Mahmud
NIM / NIP
:
T311908014
×<p>Mahmud, Adi Sulistiyono, Hari Purwadi, 2023, Rekonstruksi Peran, Fungsi dan Kewenangan MKDKI dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan bagi Profesi Dokter. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. </p><p>Penegakan sanksi disiplin profesi dokter dan dokter gigi atas putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan regulasi normatif mengenai penyelesaian sengketa medis yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menimbulkan pertentangan antar pasal dan multitafsir dalam implementasinya khusus terkait peran, fungsi, dan kewenangan dari MKDKI. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif terfokus pada bahan pustaka bertujuan sebagai penyelesaian yuridis masalah hukum medik. Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini adalah peran, fungsi dan kewenangan MKDKI dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, kata “dapat” memiliki makna bahwa pengaduan terhadap MKDKI mungkin saja dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan. Kemudian Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran menimbulkan pihak yang dirugikan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pada pihak yang berwenang atau menuntut ganti rugi ke pengadilan. Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan menjalankan tugasnya secara independen sedangkan dalam penjelasan Pasal 56 mengalami pertentangan yang menjelaskan bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, sehingga MKDKI sendiri sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai lembaga independen ataupun otonom karena setiap keputusan yang diberikan oleh MKDKI dilaporkan kepada KKI. Saat ini UU Praktik Kedokteran sudah tidak berlaku, walaupun demikian MKDKI tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil. Perlunya rekonstruksi, dimaksudkan agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan memberikan penguatan peran, fungsi dan kewenangan agar setiap keputusan MKDKI mempunyai daya eksekusi yang independen yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.</p><p> </p><p>Kata Kunci : Rekonstruksi, Peran, Fungsi, Kewenangan, MKDKI, Perlindungan Hukum.</p>
×
Penulis Utama
:
Mahmud
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
T311908014
Tahun
:
2023
Judul
:
REKONSTRUKSI PERAN FUNGSI DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PROFESI DOKTER
