KEBIJAKAN DAERAH KOTA MADIUN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dewi, Riska Ulfasari

× ABSTRAK Riska Ulfasari, S312008013, 2023, KEBIJAKAN DAERAH KOTA MADIUN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Thesis. Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Perubahan terhadap UU HKPD secara signifikan memberikan dampak pada adanya perubahan pola pembentukan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagai sebuah bentuk pembaharuan hukum, pemerintah mengamanatkan agar pemerintah daerah segera melakukan sinkronisasi Perda PDRD agar dapat mendukung iklim investasi, pembangunan nasional dan kemandirian keuangan daerah. Isu hukum muncul ketika tidak adanya ekstensifikasi yang signifikan terhadap obyek pajak yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Kota. Untuk itu, penelitian ini kemudian menjadikan proses penyesuaian Perda PDRD Kota Madiun dengan UU HKPD sebagai contoh untuk memperlihatkan dampak dari adanya perubahan aturan hukum tersebut dan kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari adanya isu hukum tersebut. Teori otonomi daerah, teori keuangan daerah, teori hierarki peraturan perundang-undangan, hukum dan kebijakan publik digunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap daerah otonomi di Indonesia harus menyesuaikan Perda PDRD dengan UU HKPD yang baru agar dapat melakukan penyederhanaan aturan tentang pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Namun, tidak adanya perluasan secara signifikan dari obyek pajak yang menjadi bagian dari hak pemerintah daerah kota/kabupaten membuat peningkatan keuangan daerah dari adanya kenaikan tarif pajak yang diterapkan pada obyek pajak strategis daerah. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah Kota Madiun untuk menetapkan Perda PDRD telah berubah dan pelaksanaan amanat UU HKPD tersebut telah mampu meningkatkan potensi pendapatan daerah kota Madiun. Kendati demikian, peningkatan potensi ini belum dapat sepenuhnya membawa dampak pada kemandirian keuangan daerah, untuk itu, diperlukan adanya strategi khusus dari pemerintah Kota Madiun agar dapat merancang kebijakan-kebijakan pendukung investasi di daerah agar obyek pajak dan retribusi dapat berkembang.

×

Penulis Utama	:	Riska Ulfasari Dewi
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	S312008013
Tahun	:	2024
Judul	:	KEBIJAKAN DAERAH KOTA MADIUN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Edisi	:
Imprint	:	SOLO - Fak. Hukum - 2024
Program Studi	:	S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik)
Kolasi	:
Sumber	:
Kata Kunci	:	Peraturan Daerah; Keuangan Daerah; Pajak dan Retribusi Daerah
Jenis Dokumen	:	Tesis
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Dr. Isharyanto, SH, M.Hum
Penguji	:	1. Dr. Waluyo, SH, M.Si 2. Dr. Rosita Candrakirana, SH, MH 3. Dr. Sapto Hermawan, SH, MH
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. Hukum

×

Halaman Awal	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.