Aulia Faticha Achmad. K4419022. REFORMASI LEMBAGA PEMILIHAN UMUM (LPU) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU 1998-2004. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Latar belakang reformasi lembaga penyelenggara pemilu khususnya LPU masa Orba (2) Proses perubahan LPU ke KPU (3) Pengaruh Perubahan LPU terhadap Pelaksanaan Pemilu tahun 1992, 1997, 1999, dan 2004.

Penelitian ini menggunakan metode historis yakni penelitian sejarah meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui arsip peraturan perundang-undangan yang menyatakan perubahan dari LPU ke KPU, dan surat kabar sezaman yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu masa Orba dan Reformasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data sejarah dengan pendekatan politik.

Hasil penelitian menunjukkan (1) reformasi LPU dilatarbelakangi karena kondisi politik dan hukum masa Orba sudah tidak relevan dengan perkembangan dan tuntutan politik masa Reformasi. Langgengnya kekuasaan Orba dilegitimasi melalui pelaksanaan pemilu yang identik dengan dominasi pemerintah dalam LPU di bawah Depdagri. Selain itu, produk UU Pemilu yang menguntungkan Golkar mengakibatkan partai pemerintahan itu selalu mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Kondisi politik dan hukum yang semakin krisis menyebabkan rakyat mulai menyuarakan tuntutan reformasi terhadap lima paket UU salah satunya adalah UU Pemilu dan UU Partai Politik. (2) Hal-hal yang direformasi dalam pemilu salah satunya mengenai perubahan lembaga pelaksana pemilu dari LPU ke KPU sebagai badan yang bebas, mandiri, dan independen. Hal ini dilegitimasi dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1999. (3) Pemilu Orba dilaksanakan oleh LPU diwarnai dengan pelanggaran yang terjadi dari tingkat pusat hingga daerah menunjukkan adanya ketidaknetralan LPU yang sebagian besar anggotanya diisi oleh orang-orang pemerintah dan ABRI. Pasca direformasi KPU sebagai lembaga pengganti LPU melaksanakan pemilu pertama tahun 1999. Jabatan struktural diisi oleh orang pemerintah dan lainnya diambilkan dari organisasi peserta pemilu. Keanggotaan KPU yang diisi oleh wakil parpol dan orang pemerintah masih didominasi oleh upaya mendahulukan kepentingan golongan sehingga Pemilu 1999 pasca Reformasi diwarnai dengan konflik penetapan hasil keputusan pemilu yang dinilai tidak fair. Pelaksanaan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU generasi kedua beranggotakan 11 orang diisi oleh unsur akademis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pertarungan seperti pada Pemilu 1999.