PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1779 K/PDT/2014)
Penulis Utama
:
Larashati Putri
NIM / NIP
:
S322208005
×<p>Abstrak</p><p>Larashati Putri, S322208005, Hukum Bisnis, Angkatan 2022 dengan Judul Tesis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779/Pdt/2014), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta</p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus tersebut dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik merek Svenson yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme pola berpikir deduktif hingga diperoleh kesimpulan.</p><p>Banyak pelaku usaha tidak bertanggungjawab karena memproduksi atau memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen dan menimbulkan sengketa antara konsumen dan produsen, sehingga penyelesaiannya sampai ke meja pengadilan. Diantara sengketa tersebut adalah kasus yang diadili oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014 antara Penggugat bernama Tesadesrada Ryza sebagai konsumen dan Tergugat atas nama PT. Hairindo Pratama sebagai produsen kosmetik merek Svenson yang tidak memiliki izin edar.</p><p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UUPK telah mencakup seluruh aspek perlindungan konsumen tetapi penerapannya masih kurang tepat. Secara khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/204 Hakim tidak menundukkan Penggugat sebagai konsumen padahal Penggugat merupakan pemakai akhir dari produk kosmetik merek Svenson yang berarti masuk dalam kategori konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen dalam kasus tersebut termasuk dalam kategori penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi. Implikasi dari tidak tepatnya penerapan UUPK yaitu dapat merugikan pihak konsumen yang berarti rasa keadilan dan perlindungan konsumen belum dapat diwujudkan .</p>
×
Penulis Utama
:
Larashati Putri
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S322208005
Tahun
:
2024
Judul
:
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1779 K/PDT/2014)
