Melalui politik luar negeri bebas-aktif Indonesia dapat bergerak bebas menentukan keinginan dan tujuan negaranya dalam persoalan internasional, salah satunya yaitu isu mengenai perdamaian dan keamanan. Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia salah satunya dengan cara mengirimkan personel Misi Pemeliharaan Perdamaian. Sayangnya perbandingan jumlah personel laki-laki dan perempuan masih sangat timpang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif untuk melalui hambatan dalam meningkatkan partisipasi personel pemelihara perdamaian perempuan dari Indonesia dalam Misi Penjaga Perdamaian dengan menggunakan teori Konstruktivisme yang dijelaskan oleh Martha Finnemore tentang pengaruh nilai dan norma internasional terhadap keputusan yang diambil oleh suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data melalui sumber seperti wawancara, jurnal, buku, artikel, maupun data dari pihak atau instansi terkait. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, strategi yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melalui hambatan dalam meningkatkan partisipasi personel pemelihara perdamaian perempuan adalah dengan melakukan penyerapan nilai internasional seperti melaksanakan mandat Dewan Keamanan PBB dan menginisiasi adanya resolusi yang menggencarkan pentingnya partisipasi perempuan dalam keamanan dan penyelesaian konflik. Indonesia juga melakukan pergeseran kepentingan untuk menjalankan strategi tersebut, yaitu memprioritaskan agenda Women, Peace, and Security (WPS) sebagai agenda politik luar negerinya semenjak menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020 lalu. Agen internal negara seperti institusi Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia juga turut serta dalam melakukan perubahan untuk memenuhi tujuan agenda perempuan dalam bidang pertahanan dan keamanan.