ABSTRAK

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum mengenai pengajuan gugatan perwakilan kelompok (class action) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta alasan hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn.

            Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

            Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengajuan Gugatan Class Action di PTUN dalam perkara Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun alasan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat disebabkan karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan class action  di PTUN.

ABSTRACT

            This research is aim to determine the legal basis on the filling of class action lawsuit in the Administrative Court and the reasoning of the judge in accepted the exception of the Defendants in the filling of class action lawsuits by the Claimants in the Verdict Number 242/G/2019/PTUN-Mdn.

            This research is normative research which is descriptive which used study case. The legal material used in this research including primary and secondary legal material. Data collection techniques used is literature research. The technical analysis is deductive which is silogism method.

            The result of this research shows the legal basis on the filling of class action lawsuit in the Administrative Court in Verdict Number 242/G/2019/PTUN-Mdn was filed based on Article 53 of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court on the grounds that the oject of dispute issued by the Medan City Investment and Integrated One-Stop Service Center was contrary to statutory regulations and contrary to the general principles of good governance. The reasoning of the judge in accepted the exception of the Defendats is because of the Claimants don’t have a legal standing in the filling of class action lawsuit in the Administrative Courts.