ABSTRAK

AUSTIVA ALMA RAHMAWATI HASYIM, NIM D0417014, Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Presiden Joko Widodo Terhadap Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Indonesia dan Korea Selatan telah berkolaborasi sejak lama. Korea Selatan adalah mitra dagang terbesar ke-6 dan penyumbang investasi asing terbesar ke-9 untuk Indonesia.  Indonesia dan Korea Selatan sepakat mengaktivasi kembali negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea Selatan (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IK-CEPA) yang telah melakukan tujuh putaran perundingan sejak tahun 2012 dan akhirnya tahun 2014 berhenti. Saat kunjungan Presien Joko Widodo ke Korea Selatan, kedua Presiden sepakat untuk menjajaki dimulainya kembali perundingan IKCEPA sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama bidang perdagangan, investasi dan industri. Fokus dari penelitian ini akan membahas Presiden Joko Widodo sebagai individu atau aktor penting dalam melatarbelakangi terwujudnya reaktivasi perundingan IK-CEPA yang sebelumnya telah terhenti menggunakan analisis kebijakan luar negeri Teori Poliheuristik (PHT) oleh Alex Mintz. Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo sebagai pengambil keputusan tertinggi memutuskan untuk melakukan reaktivasi perjanjian IK-CEPA antara Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan hasil analisis aspek kognitif dengan dukungan perhitungan rasional. Hal ini sesuai dengan fokus utama political interest politik luar negeri presiden Jokowi yaitu diplomasi ekonomi sebagai arah utama dalam periode kedua sebagai Presiden Indonesia.