Sebagai wilayah yang terletak di Utara Jawa, Kabupaten Demak telah menjadi perhatian nasional dan internasional karena erosi pantainya. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan iklim yang berdampak pada penghidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem lahan basah. Melihat hal ini, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan NGO internasional, yaitu Wetlands International Indonesia (WII). Kolaborasi ini dimulai sejak tahun 2015 melalui proyek Building with Nature dan berlandaskan pada rezim internasional, yaitu Konvensi Ramsar. Melalui proyek kolaborasi ini, menunjukkan semangat untuk menerapkan nilai rezim lahan basah di Kabupaten Demak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan kepatuhan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan WII terhadap Konvensi Ramsar terkait isu erosi pantai di Kabupaten Demak. Kemudian meninjau Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan kepatuhan yang sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dan konsep rezim internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, wawancara, dan didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap Konvensi Ramsar pada tingkat passive compliance. Passive compliance Pemerintah Indonesia yakni dengan meratifikasi Konvensi Ramsar dalam bentuk Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991, sedangkan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Demak dengan membuat Perda Nomor 1 Tahun 2020 sebagai wujud tata kelola lahan termasuk konservasi, namun kondisi subsidensi, abrasi, dan rob turut menghambat proses konservasi yang dilakukan.