Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji PPJB telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dengan pre project selling dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen unit apartemen terkait wanprestasi pengembang dalam hal memberikan informasi atas objek jual beli dalam sistem pre project selling. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Untuk analisis data menggunakan deskriptif normatif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa: PPJB dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen unit apartemen dengan sistem pre project selling tetapi dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Rumah Susun. Kedua: Perlindungan hukum yang dimiliki konsumen terkait wanprestasi pengembang dalam hal kejelasan informasi objek jual beli dalam sistem pre project selling adalah, Perlindungan hukum yang preventif dengan adanya UUPK, UU Rumah Susun, UU Cipta Kerja, PP No. 12 Tahun 2021 serta Perlindungan hukum represif dengan adanya peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi serta badan-badan khusus yang menangani kasus-kasus perlindungan konsumen yakni BPSK dan BPKN.