×<p>Rois Alfianto. S241908017. MERITOKRASI JABATAN LEMBAGA NON STRUKTURAL [Studi Kasus pada Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta]. Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2024.</p><p>ABSTRAK<br>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana meritokrasi jabatan Lembaga Non Struktural pada seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dilihat dari teori meritokrasi oleh (McCourt, 2007), selain itu Penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor non-meritokrasi dilihat dari teori Stahl seperti dikutip (Sulardi, 2005) dan (Kartono, 2001). Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai proses seleksi anggota KPU Kota Surakarta Periode 2018-2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive. Validitas data menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meritokrasi pada Seleksi Anggota KPU Kota Surakarta dapat dilihat dari (1) Open to all, yaitu menggunakan sistem seleksi terbuka dan diumumkan melalui media massa cetak dan elektronik (2) Jobs at every level, ditunjukkan dengan penerapan meritokrasi di setiap tahapan seleksi mulai dari pra seleksi (pembentukan timsel) sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan (3) Systematic, transparant and challengeable, bahwa proses seleksi dilaksanakan secara sistematis sesuai regulasi yang mengaturnya, dilaksanakan dengan transparan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (4) The best candidate, tercermin pada Anggota KPU Kota Surakarta Terpilih sebagai hasil dari serangkaian tahapan seleksi yang panjang dan kompetitif. Namun demikian, faktor-faktor non-meritokrasi masih ditemukan pada proses seleksi diantaranya: Spoil system, dapat dilihat dari peluang terpilihnya peserta dengan latar belakang organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muslimat, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Nepotism system, adanya peserta yang tidak direkomendasikan pada hasil tes psikologi namun mengikuti tes pada tahap selanjutnya. Patronage system, tercermin dari sikap tim seleksi dan pimpinan penentu uji kelayakan dan kepatutan untuk kecenderungan memilih calon peserta berlatar belakang penyelenggara pemilu. Proses seleksi anggota KPU Kota Surakarta telah menerapkan meritokrasi karena diselenggarakan dengan sistem seleksi terbuka dan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan seleksi yang telah memenuhi prinsip meritokrasi, namun apabila dianalisa lebih jauh faktor-faktor non-meritoktasi masih dapat ditemukan pada beberapa tahapan seleksi meskipun beberapa faktor tersebut mampu dijelaskan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Seleksi.</p>
×
Penulis Utama
:
Rois Alfianto
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S241908017
Tahun
:
2024
Judul
:
MERITOKRASI JABATAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. ISIP - 2024
Program Studi
:
S-2 Administrasi Publik
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Meritokrasi, Lembaga Non Struktural, Komisi Pemilihan Umum
