Abdul Muiz. Pola Relasi Legislatif dan Eksekutif dalam Pembahasan APBD di Kabupaten Blora. Tesis. Pembimbing : Dr. Didik G Suharto, S.Sos., M.Si. Kopembimbing : Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.TI., Ph.D. Program Studi Magister Administrasi Publik.                                                 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.                                                                            

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda). Kepala daerah dan DPRD wajib bersama-sama menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan atau bulan Desember sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya setiap tahunnya. APBD merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pelayanan publik. Dalam sejarah penetapan APBD Kabupaten Blora, periode tahun 2002 hingga tahun 2023 ditandai dengan adanya keterlambatan penetapan pada tahun 2002 hingga tahun 2015 atau 13 tahun berturut-turut. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2023 penetapan APBD Kabupaten Blora sudah tidak terlambat lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola relasi yang terjadi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan APBD tahun 2015 ketika APBD ditetapkan terlambat dan pada pembahasan APBD tahun 2022 ketika APBD ditetapkan tepat waktu. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Blora dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang mempunyai kompetensi terkait proses pembahasan sampai dengan penetapan APBD Kabupaten Blora. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dinamika interaksi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan hingga penetapan APBD. Proses interaksi legislatif dan eksekutif itu membentuk pola relasi asosiatif dan disosiatif. Pola asosiatif berupa kerja sama antara DPRD dan kepala daerah, dengan prinsip kemitraan yang sejajar. Adapun pola disosiatif terwujud dalam bentuk persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan terjadi karena perbedaan prioritas dan pandangan antara legislatif dan eksekutif. Kontravensi mencerminkan perbedaan pandangan terhadap isu tertentu, yang memungkinkan diskusi kritis dalam ruang publik. Pertentangan terjadi karena adanya konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Sejumlah faktor turut berperan dalam terbentuknya pola relasi tersebut. Yakni faktor lingkungan politik dan pemerintahan berupa komitmen bersama serta peraturan perundang-undangan serta faktor lingkungan sosial berupa kooordinasi dan komunikasi serta sumberdaya manusia (SDM). Konstruktifnya, negosiasi dan kompromi menjadi kunci dalam penyusunan APBD yang efisien dan efektif demi kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci : pola relasi, eksekutif dan legislatif, APBD