Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi
Penulis Utama
:
Shinta Tulus Rahayu
NIM / NIP
:
D0119113
×<p>Permasalahan sampah terjadi di seluruh kota di Indonesia, termasuk kota Bekasi. Kota Bekasi memiliki kebijakan pengelolaan sampah yaitu Perda No. 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, namun sampai saat ini persoalan sampah tetap menjadi isu publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang merupakan proses paling penting dalam suatu kebijakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan tersebut.</p><p>Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menaungi atau bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Studi dokumentasi bersumber dari berita di internet. Teknik analisis data menggunakan Milles and Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan diteruskan dengan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III untuk analisis data dengan memakai indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi sudah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan pada indikator komunikasi, adanya penyaluran informasi antar staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Pada indikator sumber daya, sumber daya yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi seperti sumber daya staff (tersedianya staf yang cukup dan cakap), sumber daya informasi (Perda No. 15 Tahun 2011 tentang implementasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi), sumber daya wewenang (pemberian wewenang formal dipegang oleh Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi) serta sumber daya fasilitas (tersedianya Bank Sampah, TPA/TPS/TPST, serta mesin cacah disetiap kecamatan). Pada indikator struktur birokrasi, aspek penetapan SOP (Perda No. 15 Tahu 2011) dan aspek fragmentasi (Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kelola pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi). Kemudian pada indikator disposisi aspek pengangkatan birokrat sudah diatur dalam Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2021. Sedangkan indikator disposisi aspek insentif implementasi tidak terlaksana, hal tersebut disebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi hanya memberikan insentif kepada masyarakat yang ikut serta dalam pengurangan atau pengelolaan sampah.</p>
×
Penulis Utama
:
Shinta Tulus Rahayu
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
D0119113
Tahun
:
2023
Judul
:
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi
