Wulandari. 2023. PENGUATAN PENGETAHUAN HUKUM DIGITAL
PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI ANTISIPASI BERITA HOAX (Studi pada
SMA Batik 2 Surakarta) Tesis. Pembimbing: Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum.
Kopembimbing: Dr. Dewi Gunawati S.H., M.Hum,. Program Studi Magister
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pentingnya pengetahuan hukum
digital peserta didik; 2) mengetahui implementasi penguatan pengetahuan hukum
digital peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai
antisipasi berita Hoax.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tekhnik purposive
sampling. Penelitian ini dilakukan di SMA Batik 2 Surakarta, dan wawancara
dengan narasumber ahli. Analisis data dilakukan denagan model Miles dan
Huberman yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum Digital penting bagi peserta
didik karena peserta didik merupakan generasi digital natives sehingga memiliki
peluang besar untuk terkena dampak teknologi. Oleh karena itu pengetahuan
mengenai hukum digital penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
kepada peserta didik mengenai aturan-aturan yang berlaku di dunia digital serta
mengenai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan
tidak boleh dilakukan di dunia maya. 2) Penguatan pengetahuan hukum digital
dilakukan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas
XI dengan Kompetensi Dasar 3.3 yaitu Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.
Penguatan pengetahuan hukum digital dilakukan dengan 3 tahap yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dimulai dengan proses
pembuatan Silabus dan RPP pada Kompetensi Dasar 3.3 tentang Sistem Hukum
dan Peradilan Nasional dengan menambahkan materi mengenai hukum digital.
Tahap pelaksanaan yaitu dengan menggunakan metode Group Investigation dan
praktek mini court. Metode Group Investigation dilakukan dengan 6 tahap dan 6
pertemuan yaitu identifikasi topik, merencanakan tugas, penyelidikan,
mempersiapkan laporan, presentasi, mini court dan evaluasi. Tahap evaluasi yaitu
melakukan tes penilaian pengetahuan hukum digital peserta didik dengan
memberikan 10 soal pilihan ganda mengenai hukum digital. Dari tahapan
penguatan di atas, didapatkan hasil bahwa pengetahuan hukum digital peserta
didik kelas XI IPS 2 SMA Batik 2 Surakarta mengalami peningkatan, dari hasil
pretes mendapat rata-rata 50, setelah dilakukan penguatan rata-rata tes kelas XI
IPS 2 mendapatkan rata-rata 80. Oleh karena itu metode yang digunakan efektif
untuk menguatkan pengetahuan hukum digital peserta didik.