Pemilu 2019 di Indonesia adalah pemilu di era media sosial yang memunculkan fenomena baru yang belum pernah terjadi pada masa media massa. Pemilu di Indonesia diadakan serentak untuk memilih calon anggota legislatif, dewan perwakilan daerah dan calon presiden. Penelitian ini memfokuskan pada pemilihan presiden karena fakta menunjukkan bahwa hal inilah yang paling mendapat perhatian masyarakat.

Ada sebuah harapan besar bahwa media baru ini akan semakin meningkatkan kualitas demokrasi karena media sosial memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan pilihan masing-masing. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Media sosial menjadi arena bagi tumpah ruahnya hoaks atau disinformasi, hate speech, defamation dan polariasi berdasarkan pilihan politik. Media sosial yang harusnya bisa mempererat komunikasi, justru menjadi alat untuk memecah belah persatuan bangsa.

Hal ini menjadi alasan menarik diadakannya penelitian ini. Berdasarkan literature review, media sosial bisa menjadi pendukung demokrasi, penghambat demokrasi dan pengancam demokrasi. Pada Pemilu 2019, di Indonesia ada potensi ancaman demokrasi melalui media sosial, namun bagaimanapun juga ia memiliki potensi sebagai public sphere (ruang ekspresi komunikasi publik) yang mendukung proses demokrasi. Penelitian ini ingin menemukan segi-segi yang diperlukan dalam penggunaan media sosial sebagai public sphere dalam pemilu yang demokratis. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan ekstensifikasi teoritis tentang media sosial, public sphere dan pemilu pada satu sisi, sedangkan di sisi lain, media sosial dan demokrasi. Tujuan kedua, mendapatkan analisis secara konseptual tentang potensi kontruktif dan destruktif atas penggunaan media sosial, terhadap ekspresi komunikasi atas kepentingan politik dalam pemilu bagi penyelenggaraan pemilu  yang demokratis.

Penggunaan media sosial dapat dirujuk pada istilah media use. Istilah ini memiliki karakteristik yang luas, mencakup segi jumlah, frekuensi, ketimpangan, motivasi dan tujuan serta kepentingan. Penggunaan media sosial, tidak dapat dilepaskan dari segi dan dimensi semacam itu. Pada penelitian ini, titik berat adalah pada pemikiran“what do people do to media”. Pemikiran tentang “public sphere” didapatkan dari pemikiran Jurgen Habermas: Strukturwandel der Offentlichkeit .Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang berkembang pesat pada masa itu seharusnya mampu mengedepankan proses rasional. Dalam kenyataannya justru terjadi pengekangan kebebasan dan dominasi sebagai ruang publik borjuis.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deksriptif dengan menempatkan peristiwa pemilu 2019 di Indonesia menjadi acuan khusus sebagai kasus. Data didapatkan dari para pengguna media sosial yang dengan kriteria yang telah ditentukan. Lokus penelitian ini ada di media virtual sehingga asal informan tidak ditentukan berdasarkan alasan geografis, tetapi lebih pada keterlibatan dalam penggunaan media sosial atau yang memberi perhatian pada penggunaan sosial terkait dengan pemilu 2019 di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas data, triangulasi dilakukan wawancara dengan unsur nongovernmental organization dan dari pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dalam nuansa kompetisi kekuasaan yang tercermin dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia tidak dapat ditempatkan sebagai ruang publik yang demokratis dan egaliter. Media sosial gagal dimanfaatkan untuk  meningkatkan kesadaran bagi demokratisasi komunikasi yang mendiskusikan dan memperlihatkan percakapan yang rasional bagi lahirnya kepemimpinan nasional yang berkualitas. Masing-masing pihak dalam penggunaannya lebih mengedepankan pada kepentingan. Pada tataran individu, penggunaan media sosial lebih mencerminkan dua hal yang secara dikotomis dapat dipilah ke dalam percakapan yang berdasarkan pada rasa suka/senang terhadap pencalonan pasangan Presiden dan rasa tidak suka/benci terhadap pencalonan presiden tertentu. Lebih spesifik hal ini didominasi hasrat untuk memenangkan dan dominasi untuk berkuasa.

Dalam konteks pemilihan umum 2019 yang sarat dengan kepentingan dan kontestasi politik dan kekuasaan, media secara umum dan media sosial secara khusus yang secara konseptual diharapkan menjadi forum dan ruang bagi percakapan rasional sebagai perwujudan public sphere dan demokratisasi, justru menghasilkan polarisasi dan memecah serta mengancam persatuan bangsa. Jauhnya potret public sphere dalam penggunaan media sosial dalam pemilihan umum 2019 ini karena penggunaannya lebih didasarkan pada: a) kepentingan kelompok dan b) berdasarkan rasa suka atau tidak suka; c) hasrat untuk memenangkan persaingan politik dalam pemilihan umum; d) konsensi-konsesi ekonomi politik.

Implikasi teoritis:  teori Habermas dan demokratisasi, tampaknya sulit dicapai dan diraih dalam situasi komunikasi yang nuansanya didominasi oleh emosi, kemarahan, hasrat untuk memenangkan dan pemenangan. Secara teoritis, tidak mungkin media sosial dengan karakteristik yang dimiliki dapat ditempatkan sebagai ruang yang demokratis dan egaliter di tengah kompetisi politik seperti dalam pemilihan umum secara umum.

Implikasi praktis, pemilu adalah proses kompetisi politik untuk mendapatkan kekuasaan. Ada beberapa stakeholders yang berperan penting dalam hal ini yaitu pemerintah sebagai regulator (posisinya semakin krusial ketika calon presiden adalah petahana), media, termasuk media sosial, dan warga negara sebagai pemilih. Masing-masing pihak perlu untuk meningkatkan performa dengan mengacu pada kualitas demokrasi.