Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bpom dalam penegakan pasal 4 UUPK terhadap peredaran kosmetik tabir surya atas overclaim SPF di Semarang. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas perilaku overclaim SPF

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari wawancara BPOM Semarang dan data sekunder yaitu peraturan perundang – undangan, literatur, jurnal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPOM Semarang telah melakukan pengawasan secara optimal sebagaimana sesuai aturan yang berlaku mengenai peran, fungsi, dan kewenangan BPOM terkait dengan peredaran tabir surya atas overclaim SPF terutama pada aspek pengawasan pre-market dan post market. Seperti pembuatan regulasi yang dijalankan sesuai standardisasi tugas dan fungsi BPOM, BPOM telah melakukan sistem post market, pengawasan secara inspeksi dan distribusi melalui audit dokumen informasi produk yang dilakukan melalui pengujian laboratorium dan monitoring efek. BPOM Semarang juga telah memberikan sanksi adsminitratif kepada pelaku usaha atas overclaim SPF. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas perilaku overclaim SPF adalah memberikan berupa kompensasi atas kerugian yang timbul kepada konsumen sebagai bentuk dari penerapan tanggung jawab atas dasar kesalahan (Liability Based on Fault) dan tanggung jawab produk (Product Liability) sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPK dan/atau berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang nilai ganti rugi lebih tinggi dari ketentuan peraturan perundang - undangan