Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji urgensi penerapan time limitation dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, terkhususnya dalam penelitian ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan sengekta arbitrase mengenal aturan yang disebut time limitation. Aturan mengenai batas waktu ini kuat tercantum dalam undang-undang. Dengan adanya aturan ini, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan konvensional diharapkan menjadi metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Namun, penerapan time limitation tersebut juga terkadang mengalami hambatan yang menyebabkan termakannya waktu yang lebih banyak dalam proses pemeriksaan sengketa.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menggambarkan solusi terhadap masalah yang ada saat ini dengan merinci data yang tersedia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada yang berkompeten, yaitu Dewan Pengurus di BANI dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta jenis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara serta studi kepustakaan atau analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan time limitation dalam pemeriksaan sengeketa arbitrase tidak hanya dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga telah diimplementasikan oleh negara-negara di dunia. Urgensi penerapan time limitation dalam pemeriksaan sengketa di BANI sendiri mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kecepatan penyelesaian, meningkatkan kepuasan pihak, peningkatan profesionalitas arbiter, efisiensi biaya, serta merupakan amanat dari undang- undang. Berdasarkan data yang diperoleh, BANI juga telah memperlihatkan fungsi lembaga arbitrase yang efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan peradilan konvensional. Akan tetapi, dalam keberjalanannya, penerapan time limitation ini juga memiliki faktor penghambat yaitu kompleksitas sengketa, keterlibatan para pihak, serta domisili yang berada jauh dari tempat persidangan.