Ivan Ega Kusuma. B0119031. 2024. Ngelmu Paprentahan Praja (Suatu Tinjauan Filologis dan Kajian Isi). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana teks naskah NPP yang bersih dari kesalahan sesuai cara kerja filologi? (2) bagaimana isi yang terkandung dalam teks naskah NPP? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menyajikan suntingan teks NPP yang bersih dari kesalahan sesuai langkah kerja penelitian filologi; (2) untuk mengungkap isi yang terkandung dalam teks naskah NPP.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah P1 Ngelmu Paprentahan Praja koleksi Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Surakarta. Data dalam kajian filologis adalah teks naskah P1 Ngelmu Paprentahan Praja. Data dalam kajian isi adalah informasi mengenai hukum tata negara kolonial Hindia-Belanda dalam teks naskah NPP.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, observasi, deskripsi, digitalisasi, dan transliterasi. Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari: (1) analisis data secara filologis meliputi: deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks, aparat kritik, dan terjemahan; (2) analisis isi menggunakan model analisis interaktif untuk menjelaskan kandungan isi teks naskah NPP.
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Naskah NPP merupakan naskah tunggal sehingga menghasilkan suntingan teks yang bersih dari kesalahan dengan hasil temuan varian total sebanyak 29 varian, meliputi 15 varian lakuna, 3 varian adisi, 3 varian hiperkorek, 7 varian substitusi, dan 1 varian korup; (2) Kandungan isi teks naskah NPP yaitu terdapat informasi terkait wilayah negara, penduduk dan aturan yang berlaku terkait penduduk, sistem pemerintahan yang berlangsung di era kolonial Hindia-Belanda sesuai dengan isi Staatsbald van Nederlandsch-Indië, serta beberapa badan pemerintahan Hindia-Belanda yang menjadi cikal bakal badan pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.