Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi terhadap pelaksanaan lelang elektronik terhadap obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta serta mengetahui problematika  yang dihadapi oleh KPKNL Surakarta yang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang mana nantinya bermuara pada rekomendasi dan solusi yang solutif

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan empiris. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara terstruktur yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta mulai dari tahap pra lelang, hari lelang, dan pasca lelang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 namun sedang dalam tahap peralihan menuju PMK No.122 Tahun 2023. Penulis menemukan bahwa dalam tahap pra lelang terdiri dari permohonan, pemberitahuan pra lelang,pentapan tanggal, pemberitahuan ke debitur, dan pengumuman lelang, kemudian hari lelang adalah hari dimana pelaksanaan lelang atau penutupan terhadap penerimaan penawaran, dan yang terakhir pada tahap pasca lelang terdiri dari pelunasan, penerbitan risalah lelang, berita acara serah terima dokumen, dan berita acara serah terima barang. Penulis menemukan beberapa problematika pelaksanaan lelang elektronik yakni, belum optimalnya sinkronisasi sumber daya manusia dari pihak eksternal yang menyebabkan banyaknya kecacatan persyaratan, kurangnya personil pejabat fungsional di KPKNL Surakarta, dan belum siapnya sistem teknologi pelelangan secara optimal.