Penelitian ini mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang dalam upaya meningkatkan keamanan pada wilayah bersengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu menggunakan pendekatan realisme defensif. Peningkatan aktivitas pada wilayah Senkaku/Diaoyu sejak akhir 2012 menimbulkan kekhawatiran pada Pemerintah Jepang. Peningkatan pengawasan pada wilayah Senkaku/Diaoyu, adanya usaha penyelesaian sengketa secara diplomatik, dan pembentukan aliansi serta kerja sama keamanan merupakan usaha Pemerintah Jepang dalam mempertahankan kendalinya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu.
Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kualitatif. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, menilai, memeriksa, melakukan pembuktian, dan menyusun hasil yang solid mengenai kebijakan pertahanan Jepang sebagai upaya peningkatan keamanan pada wilayah bersengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, kemudian direduksi sesuai prioritas yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, Pemerintah Jepang melakukan berbagai tindakan untuk mempertahankan kendalinya dan menyemimbangkan dominasi Tiongkok pada wilayah Asia Timur. Peningkatan kapabilitas Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self Defense Force – JSDF), didukung dengan pembaharuan teknologi dan peralatan pendukung bertujuan untuk meningkatkan presensi militer Jepang pada wilayah tersebut. Selain itu, Jepang juga bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk mencegah hegemoni pada wilayah Asia Timur melalui  kerja sama keamanan dan latihan militer bersama.