Pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses perubahan yang multidimensi dengan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi semata tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah menjadi lebih baik. Dalam hal ini, IPM menjadi indikator paling tepat karena dapat mengukur capaian pembangunan dengan lebih komprehensif. Berlingmascakeb adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang masih relatif tertinggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan data IPM kabupaten di wilayah tersebut yang mayoritas masih berada di bawah IPM provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal, belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan, dan investasi swasta terhadap IPM di wilayah Barlingmascakeb. Data penelitian ini bersumber dari lembaga terkait, yaitu BPS Jawa Tengah dan DJPK Kemenkeu. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara simultan rasio derajat desentralisasi fiskal, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial, rasio derajat desentralisasi fiskal, belanja kesehatan, dan investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.