Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 mendorong negara untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan. Tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan paradigma governance yang mengubah proses pemerintahan menjadi transparan. Salah satu paradigma governance adalah Open Governance yaitu budaya governance yang berbasis inovasi dan kebijakan publik yang berkelanjutan, yang praktiknya berdasarkan nilai transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  makna dan kepentingan kebijakan Open Government di Indonesia serta mengetahui bagaimana desain rencana aksi Open government di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan adalah Qualitative-Interpretive dan dianalisis menggunakan Interpretive Policy Analysis dan Critical Frame Analysis. Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Teori yang digunakan menggunakan teori transparansi, partisipasi, kolaborasi dan anti korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Open Government  Indonesia berfokus pada prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi kebijakan  dilakukan melalui publikasi anggaran, open data, open contracting, dan beneficial ownership. Sedangkan nilai partisipasi sangat sedikit jumlahnya dalam komitmen, fokusnya adalah kebijakan kanal pengaduan  yang terintegrasi bernama LAPOR!. Tingginya nilai transparansi disebabkan Pemerintah Indonesia bergaya new developmentalisme yang mementingkan pertumbuhan ekonomi sedangkan partisipasi sangat sedikit terlibat. Penjelasan tersebut disebabkan karena ada Mode of Participation yang partisipasinya rendah yaitu Rezim Hybrid.  Indonesia adalah negara dengan Rezim Hybrid ditandai dengan represi politik, hakim yang tidak independen, dan adanya kecurangan pemilu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat terutama CSO sangat sedikit. Untuk penelitian kedepan perlu dilakukan terhadap CSO dalam upaya meningkatkan advokasi masalah dalam komitmen Open Government.