Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Penulis Utama
:
Raihan Ade Izdihar
NIM / NIP
:
S352202038
×<p xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis mengenai fungsi pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian pada penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach) </i>dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach)</i>. Sumber-sumber penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan hukum ini yaitu studi kepustakaan <i>(library research) </i>terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengesahan Pegawai Pencatat Perkawinan atau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah melakukan legalisasi atau pengesahan dan pencatatan akta perjanjian perkawinan.<b> </b>Pegawai Pencatat Perkawinan mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Sementara itu, fungsi Notaris terkait perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terbatas pada pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk Akta Notaris serta berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak mengenai akta yang dibuatnya dalam hal ini akta perjanjian perkawinan agar melakukan pencatatan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga dapat berlaku dan mengikat pihak ketiga.</p>
×
Penulis Utama
:
Raihan Ade Izdihar
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S352202038
Tahun
:
2024
Judul
:
Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Sekolah Pascasarjana - 2024
Program Studi
:
S-2 Kenotariatan
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Notaris, Pegawai Pencatat Perkawinan, Perjanjian Perkawinan
