Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada CASN menjadi langkah awal peserta agar dapat dinyatakan secara resmi menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan NIP menjadi rangkaian akhir dalam seleksi CASN sebelum kegiatan pengangkatan CASN menjadi pegawai ASN. Serangkaian prosedur dijalankan agar Calon ASN mendapatkan NIP yang telah disetujui elemennya oleh BKN. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukoharjo memanfaatkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Instansi dan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada sistem informasi penetapan NIP CASN. Dalam pelaksanaannya meliputi tahap pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, pemeriksaan berkas administrasi, pengajuan usul, penerbitan Pertek NIP dari BKN, serta penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan pengamatan dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan Sistem Informasi penetapan Nomor Induk Pegawai bagi Calon Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pengamatan dilaksanakan dengan metode observasi langsung berperan atau partisipatif yaitu pengamatan dilakukan dengan kehadiran pengamat di lokasi yang bersifat eksploratif. Pengamat berperan secara langsung dalam memantau perkembangan pengajuan usul NIP pada SIASN Instansi dan melakukan pengecekan pemberkasan dari peserta lulus seleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pegawai yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengajuan usul NIP, melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan atau aktifitas untuk penetapan NIP, serta melakukan dokumentasi terhadap data dan informasi yang telah didapatkan agar dapat terhimpun dengan jelas. Dalam pelaksanaannya, membutuhkan pemanfaatan komponen sistem informasi berupa hardware, software, brainware, prosedur, database, serta jaringan komputer dan komunikasi data agar sistem informasi penetapan NIP dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Kendala yang dihadapi adalah respon CASN yang kurang cepat dalam perbaikan berkas, sumber daya pegawai BKPSDM, serta kendala jaringan dalam mengakses SIASN Instansi.