Disfungsi Asas Kecermatan Dalam Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan
Penulis Utama
:
Anila Robbani
NIM / NIP
:
E0020058
×<p class="MsoNormal" xss="removed" xss=removed><span lang="EN-US" xss="removed">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengindentifikasi
terkait disfungsi asas kecermatan dalam penetapan tanah terlantar yang berasal
dari Hak Guna Bangunan dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pemegang
Hak Guna Bangunan yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh negara.</span></p><p class="MsoNormal" xss="removed"><span lang="EN-US" xss="removed"><o></o></span></p><p class="MsoListParagraph" xss="removed" xss=removed><span lang="EN-US" xss="removed"> Penelitian
ini menggunakan penelitian hukum normatif. </span><span lang="EN-US" xss="removed">Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran
terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), pendekatan
kasus (<i>case approach</i>) dan pendekatan komparatif (<i>comparative approach</i>)
dalam kepenulisannya, dengan melakukan analisa kasus yang dikaitkan dengan
regulasi dan undang-undang terkait.<o></o></span></p><p class="MsoNormal" xss="removed"><span lang="EN-US" xss="removed"><o></o></span></p><p class="MsoListParagraph" xss="removed" xss=removed><span lang="EN-US" xss="removed">Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, <i>pertama, </i>a</span><span xss="removed">sas kecermatan belum diterapkan dalam penetapan
tanah terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini disebabkan
karena tiga faktor, yaitu faktor subtansi hukum dikarenakan dalam peraturan
tanah terlantar belum terdapat penormaan asas kecermatan, faktor struktur hukum
dikarenakan </span><span lang="EN-US" xss="removed">masih lemahnya aparat penegak hukum pertanahan dalam hal ini yakni Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan faktor budaya hukum dikarenakan masih kurangnya
kesadaran BPN dan masyarakat mengenai urgensi fungsi asas kecermatan dalam
setiap keputusan atau tindakan BPN. <i>Kedua, </i>bentuk perlindungan hukum
bagi Pemegang HGB yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah melalui
tahapan evaluasi tanah terlantar, melalui tahapan peringatan, melalui kontrol
yuridis. Dari ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut, berdasarkan analisis
Penulis, perlindungan melalui kontrol yuridis yang telah diterapkan secara
optimal sebagai perlindungan hukum bagi Pemegang HGB.</span><span lang="EN-US" xss="removed"><o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Anila Robbani
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0020058
Tahun
:
2024
Judul
:
Disfungsi Asas Kecermatan Dalam Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2024
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Asas Kecermatan, Perlindungan Hukum, Tanah Terlantar
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. 2. Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H.
Penguji
:
1. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H.
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. Hukum
×
Halaman Awal
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
