Penelitian ini menganalisis kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020 dari sudut pandang hukum pidana, dengan tujuan utama untuk memahami batasan pengaturan pencurian data pribadi dalam regulasi di Indonesia dan tanggung jawab Tokopedia sebagai korporasi dalam perspektif hukum pidana.

            Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, berita, dan laporan kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020 merupakan tindak pidana akibat kelalaian dalam pengawasan sistem keamanan data base. PT. Tokopedia, sebagai pengelola e-commerce, memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Oleh karena itu, PT. Tokopedia bertanggung jawab atas pencurian data pribadi yang terjadi akibat kelalaian pengawasan dan kurangnya pembaruan sistem keamanan serta enkripsi data. Setelah peretasan terjadi, Tokopedia barulah memperbarui sistem keamanannya. Dalam perspektif hukum pidana, PT. Tokopedia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam menjaga keamanan data, dengan merujuk pada Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Fakta bahwa pengendali dan prosesor data memiliki andil dalam kebocoran data menggarisbawahi tanggung jawab besar mereka dalam memastikan keamanan data. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tokopedia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang terjadi akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan regulasi data pribadi tidak hanya menimbulkan risiko hukum serius bagi perusahaan, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab moral dalam melindungi hak-hak privasi individu di era digital. Dalam kasus kebocoran data Tokopedia, kelalaian dalam perlindungan data pribadi memiliki implikasi hukum yang signifikan, yang dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan dan individu yang terlibat.