Kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yangbesar dan kompleks bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengaturan sistempemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidupdiatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) semakin melemahkan penegakanlingkungan hidup, karena adanya penghapusan sanksi pidana pada tindak pidanalingkungan hidup. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkansistem pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan yangberkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif denganmenggunakan data primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis dengan metodededuktif. Hasil penelitian adalah sistem pemidanaan terhadap korporasi dalamtindak pidana lingkungan belum berkeadilan. Faktor penyebabnya yaitu ancamanhukuman tidak sebanding dengan dampak perbuatan; pengaburan normapertanggungjawaban mutlak (strict liability); pereduksian pertanggungjawabanpidana korporasi dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang tidak sesuai dengan asas pembentukanperaturan perundang-undangan. Sistem pemidanaan terhadap korporasi dalamtindak pidana lingkungan yang berkeadilan dapat digunakan asas tentangpenyelesaian konflik hukum yakni: asas lex specialis derogat legi generalis.