ABSTRAKSOFIA NUR RAHMAWATI.2024.E0017445.PERTANGGUNGJAWABANHUKUM DIREKSI ATAS PENGALIHAN SAHAM DALAM KERJASAMAPEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU).Penulisan Hukum(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahanmengenai akibat hukum atas pengalihan saham yang dilakukan badan usahadalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan bagaimanapertanggungjawaban direksi atas pengalihan saham yang dilakukan sebelum masaCommercial Operation Date (COD).Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan terkait pengalihan saham dalam kerjasamapemerintah dengan badan usaha dan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dankarya ilmiah terkait penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan melalui pengkajian , peraturan perundang-undangan,buku, artikel jurnal, laporan arsip, dan hasil penelitian lain yang manaberhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti penulis,selanjutnya teknis analis yang digunakan adalah metode deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum direksiatas pengalihan saham badan usaha dalam kerjasama pemerintah dengan badanusaha berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur tidak secara tegas mengaturatau menjelaskan akibat hukum dari pengalihan saham sebelum COD dalamkonteks KPBU. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkanterjadinya interpretasi yang beragam terkait hak dan kewajiban anggotakonsorsium yang terlibat dalam pengalihan saham. Ketidakjelasan dalam prosespengalihan saham dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pihak lain yangmerasa dirugikan.