Guntur Satrio Bhakti, S352208023, PROBLEMATIKA HUKUM PENGALIHFUNGSIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) MENJADI LAHANPERUMAHAN (STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa problematika hukum pengalihfungsian Lahan Sawah Dilindungi menjadi lahan perumahan dikaitkan denganbeberapa konsep dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen terkait dengan izinpengalih fungsi Lahan Sawah Dinlindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris denganteknik analisis data kualitatif, berlokasi di Kabupaten Sragen, sumber bahan hukumyang digunakan dalam penelitian ini bahan data primer berupa wawancara dan datasekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketidakpastian yang disebabkansetelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 yakni terbitnyapeta lahan sawah dilindungi dengan keputusan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1589Tahun 2021, yang dianggap tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah,terdapat perbedaan luas hektar lahan sawah yang ditetapkan dalam peta LahanSawah Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang di 8 Provinsi di Indonesiayang menjadi uji coba dari penetapan Lahan Sawah Dilindungi. Menanganiproblematika yang terjadi akibat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun2019 yang kemudian diamanantkan untuk dibuat peta lahan sawah dilindungidengan keputusan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1589 Tahun 2021, PemerintahDaerah Kabupaten Sragen mengambil sikap tegas untuk menanggapi permasalahanterkait penetapat Lahan Sawah Dilindungi dengan membentuk ”Forum PenataanRuang” yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, danTata Ruang. Forum Penataan Ruang berpatokan pada Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Sragen. Dimana, pengembang/developer perumahan tetap dapatmengalih fungsikan lahannya menjadi perumahan, selama lahan yang dimaksudtidak termasuk ke dalam lahan untuk tanaman pangan yang telah ditetapkan diRencana Tata Ruang Wilayah.